Din: Moeldoko Tak Perlu Mengancam, KAMI Bukan Pengecut

Farah

Din Syamsuddin mengingatkan Moeldoko bahwa pola arogansi kekuasaan dan sikap ancam mengancam sudah tidak relevan dengan era demokrasi modern.

Jakarta, Indonesia —

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mengingatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk tak melempar aneka ancaman terhadap rakyat dan KAMI pada khususnya.

Peringatan itu disampaikan Din merespons pernyataan Moeldoko yang meminta agar KAMI tak mengganggu stabilitas politik Indonesia.

Din menegaskan bahwa cara-cara mengancam dan pertunjukkan arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini.

“Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” kata Din dalam keterangan resminya kepada Indonesia.com, Jumat (2/10).

Din menyatakan saat KAMI mendapat tantangan dan ancaman, justru akan menjadi pelecut untuk tetap berjuang. 

“Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut. karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya,” kata Din.

Selain itu, Din juga menyetujui bila Moeldoko menganggap KAMI merupakan sekumpulan kelompok kepentingan. Diketahui, Moeldoko menyebut KAMI hanya berbentuk sekumpulan kelompok kepentingan.

KAMI, kata Din, memiliki kepentingan agar pemerintah dan jajarannya bisa bekerja mengemban amanat masyarakat. Kepentingan itu diantaranya untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara yang dinilai banyak mengalami penyimpangan. Lalu, turut mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan.

Lihat juga:

Moeldoko Tepis Gatot Nurmantyo soal Pencopotan Panglima TNI

Tak hanya itu, Din menyatakan KAMI berkepentingan mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat. KAMI turut mengingatkan pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri.

“Bukan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh,” kata dia.

Diketahui, KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 lalu. Kelompok ini memiliki tokoh utama seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo hingga Rochmat Wahab.

KAMI menamakan gerakannya sebagai gerakan moral. Mereka juga aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

(rzr/ain)

[Gambas:Video ]

Next Post

HdanM Bakal Tutup 250 Gerai

Jakarta, Indonesia — Perusahaan ritel raksasa, H&M berencana menutup 250 gerai tahun depan. Jumlah itu, setara 5 persen dari total gerai perusahaan sebanyak 5.000 gerai di seluruh dunia. Dalam pernyataan resmi, manajemen H&M menjelaskan pertimbangan mengurangi jumlah toko karena dampak pandemi covid-19 membuat konsumen banyak beralih pada penjualan online. “Semakin banyak […]