Cekik Junta Militer, AS Perketat Ekspor ke Myanmar

Farah

Jakarta, Indonesia —

Amerika Serikat memperketat kontrol ekspor ke Myanmar sebagai bentuk sanksi terbaru bagi junta militer negara itu atas kekerasan terhadap pedemo anti-kudeta.

Sanksi baru ini diterapkan AS menyusul kekerasan yang terus memburuk di Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sedikitnya 50 orang telah tewas akibat bentrokan aparat dan pedemo anti-junta militer sejak kudeta 1 Februari berlangsung.

AS memasukan Myanmar ke dalam kelompok negara musuh seperti Rusia dan China, di mana Negeri Paman Sam mengontrol ketat perdagangan ke negara-negara tersebut terutama terkait komoditas sensitif seperti teknologi dan pertahanan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan langkah ini merupakan manuver terbaru “dalam menanggapi kekerasan yang mengejutkan dan mematikan terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar.”

“Kami menyerukan pemulihan demokrasi di Burma,” kata Blinken di Twitter menggunakan nama lama Myanmar.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan AS mengatakan saksi baru ini akan mempengaruhi ekspor AS ke sejumlah entitas di Myanmar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan dua perusahaan pelat merah yakni Myanmar Economic Coorporation dan Myanmar Economic Holding Limited.

Dikutip Reuters, kedua BUMN Myanmar itu merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang diandalkan junta militer untuk menggenjot perekonomian negara. Kedua BUMN itu memiliki anak perusahaan yang masing-masing bergelut di bidang produksi bir, rokok, teknologi telekomunikasi, pertambangan hingga perumahan.

Penerapan pembatasan ekspor ini dilakukan setelah laporan kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan bahwa Kemendagri Myanmar telah membeli teknologi perusahaan AS yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap media sosial di negara itu.

Lihat juga:

Dewan Keamanan PBB Didesak Beri Sanksi Setimpal untuk Myanmar

Meski begitu, sejumlah pihak menganggap pembatasan ekspor ini tidak akan signifikan menekan junta militer lantaran AS bukan eksportir besar ke Myanmar.

“Volume perdagangan kecil sehingga dampaknya tidak akan besar,” kata William Reinsch, mantan pejabat Kementerian Perdagangan AS.

“Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer kudeta.”

Meski telah menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Myanmar, AS belum menjatuhkan embargo terberatnya bagi junta militer yakni dengan memblokir semua aset dan transkasi pihak-pihak di Myanmar yang terlibat dengan junta militer dari sistem keuangan Negeri Paman Sam.

(rds/evn)

[Gambas:Video ]

Tulisan ini merupakan bagian dari kumpulan artikel dalam Fokus: “Gelombang Demo Antikudeta Myanmar”

Next Post

Dianggap Biarkan KLB, Jokowi Ditagih soal Komitmen Demokrasi

Jakarta, Indonesia — Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menagih komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjunjung tinggi demokrasi. Hal ini seiring dengan sikap pemerintah yang mereka nilai terkesan mengabaikan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dimotori oleh para mantan kader. Menurut Irwan, jika pemerintah sampai mengesahkan kepengurusan hasil KLB […]