Airlangga soal Demo UU Cipta Kerja: 30 Juta Orang Butuh Kerja

Farah

Menko Airlangga menilai implementasi Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi solusi bagi masalah keterbatasan lapangan kerja di masyarakat.

Jakarta, Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi santai gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, ia meyakini bahwa UU Cipta Kerja akan berdampak bagi masalah keterbatasan lapangan kerja di masyarakat.

Saat ini, menurut data yang dikantonginya, ada 30 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Angka tersebut diperoleh dari hasil pemantauan jumlah masyarakat yang mendaftar program Kartu Prakerja. 

Sayangnya, dari total 30 juta pendaftar, pemerintah hanya bisa menerima sekitar 5,6 juta orang untuk ditetapkan menjadi peserta dan mendapat insentif karena keterbatasan kuota.




Oleh karena itu, sisa pendaftar yang tak terakomodasi Kartu Prakerja diharapkan bisa segera mendapat pekerjaan yang tercipta dari implementasi Omnibus Law Ciptaker ke depan. 

“Secara konkret, lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan, ini terekam, by name, by address di Kartu Prakerja. Jadi, pemerintah tidak bisa berdiam diri hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo,” ujarnya di Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10). 

Di sisi lain, Airlangga menilai aktor utama penggerak demo penolakan aturan ini sejatinya bukan murni dari kalangan buruh, namun ada sejumlah tokoh elite dan intelektual yang mempunyai kepentingan khusus.

Hanya saja, tujuan kepentingan itu dilakukan dengan cara menggerakkan massa untuk menolak Omnibus Law Ciptaker. 

Lihat juga:

8 Beda UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan

“Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoral yang cukup besar karena tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar,” ucapnya. 

Ia pun mengaku sudah tahu siapa saja aktor di balik layar demo buruh tersebut, namun enggan dipaparkan ke publik. “Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kita tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai,” imbuhnya. 

Sebagai solusi, Airlangga mengatakan pemerintah akan menggerakkan jajaran kepolisian untuk menindak tegas massa buruh yang berpotensi membahayakan masyarakat luas. Sebab, demo dilakukan di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi virus corona atau covid-19. 

Airlangga tetap meminta dukungan dari semua pihak terhadap implementasi Omnibus Law Ciptaker. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari Omnibus Law Ciptaker dalam sebulan ini. 

Lihat juga:

Pengusaha Tebar Ancaman ke Buruh yang Ikut Aksi Mogok Kerja

Lebih lanjut, ia menekankan aturan ini akan sangat berguna untuk penciptaan lapangan kerja ke depan karena dianggap jitu membuka aliran investasi.

Proyeksinya, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen pada tahun depan, maka akan tercipta 2 juta sampai 2,5 juta lapangan kerja baru. 

“Hitungannya, pertumbuhan 1 persen itu bisa setara 500 ribu tenaga kerja, kalau tumbuh sampai 5 persen menjadi 2,5 juta penyerapan lapangan kerja,” katanya. 

[Gambas:Video ]

(uli/bir)

Next Post

Lawan Fortuner, Mitsubishi Siap Rilis Pajero Sport Baru di RI

Jakarta, Indonesia — Toyota Fortuner baru yang diluncurkan di Indonesia pada Kamis (15/10), diprediksi akan menghadapi persaingan dari rivalnya, Mitsubishi Pajero Sport baru. Model baru Pajero Sport sedang disiapkan mengaspal untuk waktu yang berdekatan. Kabar peluncuran Pajero Sport facelift bocor dari seorang tenaga penjual Mitsubishi salah satu dealer di Depok, Jawa Barar. “Pajero Sport yang […]