PPP: RUU Ketahanan Keluarga Kontroversi, Belum Tentu Disahkan

Farah

Jakarta, Indonesia — Penasihat fraksi PPP DPR RI Arsul Sani memastikan pasal-pasal kontroversial dalam draf RUU Ketahanan Keluarga belum tentu disahkan. Arsul berkata demikian merespons polemik RUU Ketahanan Keluarga yang muncul di media sosial.

Arsul menjelaskan pasal-pasal itu masih dalam pembahasan. Sehingga sangat memungkinkan bakal ada perubahan aturan berdasarkan masukan dari masyarakat.

“Ada yang menimbulkan kontroversi saya tahu, misal terkait dengan peran wanita, kewajiban istri. Itu kan baru usulannya dari pengusul, belum tentu juga kemudian menjadi usulan itu yang akan kemudian menjadi bunyi kalau UU disahkan,” kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Arsul juga menyoroti beberapa pasal kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga. Terutama terkait ancaman hukuman pidana penjara yang menyasar pelaku surogasi (penyewaan rahim) dan jual beli sperma.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan hukuman pidana tak harus berujung penjara. Dia menyarankan tim pengusul untuk mempertimbangkan pendekatan lain.

“Namanya pemidanaan itu ujungnya tidak harus dengan penjara. Kan nanti juga dalam RKUHP kita, kalau itu dianggap pidana, pidananya bisa dengan denda dengan kerja sosial dan lain sebagainya jadi enggak usah kita hebohkan sekarang juga,” ujar dia.

[Gambas:Video ]
Sebelumnya, lima politikus di DPR RI mengusulkan draf RUU Ketahanan Keluarga. Setelah draf itu beredar di publik, RUU itu pun mendapat kritik karena dianggap menabrak ruang-ruang privasi warga negara.

Lihat juga:

RUU Ketahanan Keluarga Larang Aktivitas Seks BDSM

Beberapa hal yang memicu perdebatan adalah pengotak-kotakan peran suami dan istri dalam keluarga. Kemudian kewajiban melapor bagi pelaku homoseksual. RUU itu juga melarang beberapa aktivitas seks, seperti sadisme, masochisme, inses, dan homoseksual.

RUU Ketahanan Keluarga diajukan oleh Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. (rzr/osc)

Next Post

Omnibus Law Kelautan, Bakamla Penegak Hukum Tunggal di Laut

Jakarta, Indonesia — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya Bakamla Aan Kurnia menargetkan draf Omnibus Law Kelautan rampung disusun tahun ini. Omnibus Law Kelautan bakal menempatkan Bakamla sebagai pemegang kuasa penuh penegakan hukum di laut Indonesia. Aan mengatakan penyusunan draf Omnibus Law Kelautan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dia mengklaim Jokowi sudah setuju […]