Langgar Protokol Kesehatan, Izin Puluhan Perusahaan di Jabar Dicabut

Irene

Langgar Protokol Kesehatan, Izin Puluhan Perusahaan di Jabar Dicabut

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar menegaskan mal belum boleh beroperasi. Selain itu puluhan perusahaan yang dicabut izinnya, karena tidak menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Arifin Soedjayana menuturkan awalnya sudah ada rencana mengeluarkan kebijakan memperbolehkan mal dibuka untuk publik. Namun rencana itu diurungkan setelah ada koordinasi dengan pemerintah daerah, dan melihat perkembangan penanganan serta pencegahan penyebaran virus corona.

“Di Kota Bandung sudah mau melakukan relaksasi terkait perdagangan ini, per tanggal 22 Mei mal mau dibuka. Tapi itu kemudian dirapatkan oleh gugus tugas Kota Bandung dan mereka menyimpulkan tidak akan dibuka, jadi sampai dengan perpanjangan (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tanggal 29 Mei,” kata dia melalui konferensi pers daring, Selasa (20/5).

Ada beberapa hal yang mendasari kebijakan itu diambil. Di antaranya, mal dianggap bisa membuat kerumunan yang berpotensi penyebaran virus. Sedangkan untuk operasional pasar tradisional dan minimarket masih dibolehkan.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kedua tempat tersebut harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan semua pihak, termasuk dinas di daerah sekaligus melayangkan surat pemberitahuan serta imbauan kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

“Kita malah lebih dulu dari kementerian soal ini,” kata dia.

Pasar modern boleh beroperasi dengan pembatasan, contohnya yang berada di wilayah Kota Bandung, buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Jam operasional ini bisa disesuaikan sesuai keputusan Gugus Tugas di daerah masing-masing. Artinya, ada daerah yang buka pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB, tutup pukul 18.00 WIB.

Di lain pihak, ia mengungkapkan ada 5.800 industri dengan total 1,6 juta pekerja, tersebar di 27 kota kabupaten yang diberikan izin operasi atau izin operasional mobilisasi kegiatan industri (IOMKI) selama PSBB setelah melalui proses yang ketat, terutama berkenaan dengan protokol kesehatan.

Dari jumlah itu, ada sekitar 58 perusahaan yang izinnya dicabut karena tidak mengikuti atau melanggar standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan untuk dilaksanakan. “(Dicabut izin operasional) karena tidak mematuhi protokoler kesehatan. Kebijakan ini diambil oleh temen-temen di gugus tugas kabupaten dan kota,” ucapnya.

Arifin juga memastikan stok beras di tujuh cabang Bulog di Jabar mencapai 223.861 ton. Jumlah tersebut aman untuk enam bulan ke depan. Status aman pun termasuk unutk stok gula yang saat ini mencapai 4.821 ton atau bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama dua bulan ke depan.

Minyak goreng saat ini tersedia 735 ton, kemudian telur melimpah di angka 212 ton. Lalu, tepung terigu sebanyak 14 ton. Dibukanya keran impor untuk komoditi daging sapi dan bawang putih oleh Kementerian Perdagangan pun membuat ketersediaannya aman.

Meski demikian, ia mengakui ada sejumlah komoditas bahan makanan pokok yang mengalami kenaikan seperti ayam broiler, hingga bawang merah.

“Bawang merah juga mulai merangkak naik karena kelihatannya konsumsi ibu rumah tangga cukup tinggi. Untuk yang lain ada yang menurun, tapi tidak signifikan. Harga cukup stabil,” pungkasnya. [cob]

Next Post

Kemenkop UKM akan Gencarkan Transformasi UMKM dari Offline ke Online

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, langkah yang paling penting setelah menerapkan sejumlah relaksasi kredit untuk membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, adalah melakukan pembekalan keahlian di bidang teknologi informasi (IT). “Saat ini sudah ada pergeseran pemasaran produk UMKM dari offline ke online, namun jumlahnya baru mencapai 8 juta UMKM, […]