Revisi UU BI, Baleg DPR Usul Pembentukan Dewan Moneter

Irene

Revisi UU BI, Baleg DPR Usul Pembentukan Dewan Moneter

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengajuan terkait dengan penghapusan Pasal 9 di dalam UU tersebut.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. BI juga wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Di dalam revisi UU baru tersebut, juga mengatur atau menambahkan dewan moneter pada pasal 9a. Dewan moneter memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Adapun dewan moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.

Di mana dewan moneter terdiri dari 5 anggota, yaitu Menteri Keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Di samping itu, Baleg DPR juga merevisi pasal 4 atas status independen di UU No 4 Tahun 2004 atas UU BI. Di mana usulan baru itu menyebutkan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi mengatakan, seluruh naskah akademik dan draft RUU tersebut memang disusun oleh Baleg DPR RI pada saat rapat perdana presentasi Tahun Anggaran terkait dengan revisi UU BI. Namun perlu ditekankan, kata dia, mengenai independensi BI itu harus dimaknai dalam bingkai NKRI.

“Rumusannya bahwa independen bukan berarti bebas sebebasnya tapi tetap ada koordinasi dengan pemerintah. Toh lembaga independen tidak hanya BI. Banyak juga lembaga independen tapi koordinasi dengan pemerintah tetap jalan,”kata dia saat dibubungi, Selasa (1/9). [idr]

Next Post

Anggaran Berkurang, Pemprov DKI Hanya Revitalisasi Trotoar Sepanjang 10 Km

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan untuk revitalisasi trotoar hanya akan dilakukan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2020. Kata dia, hal tersebut akibat adanya pengurangan anggaran untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota. “Revitalisasi ditunda karena Covid-19, kemarin kan (dari anggaran) Rp 1,2 triliun, tetapi […]