Pakar Sebut Ada Konsekuensi Hukum Jika Video Anji-Hadi Pranoto Memuat Kebohongan

Irene

Pakar Sebut Ada Konsekuensi Hukum Jika Video Anji-Hadi Pranoto Memuat Kebohongan

Pengamat dan akademisi hukum, Dea Tunggaesti mengingatkan, kebebasan menyebar informasi mesti diiringi tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak mengandung kebohongan. Hal ini disampaikannya terkait heboh video youtuber Anji dan Hadi Pranoto.

“Informasi yang tidak berdasarkan fakta atau bohong bisa berdampak buruk ke masyarakat, apalagi terkait pandemi Covid-19 yang masih diliputi tanda tanya ini dan menyangkut nyawa orang banyak. Ada baiknya semua pihak menahan diri dan berhati-hati. Lebih jauh, kebohongan punya konsekuensi hukum,” katanya, Rabu (5/8).

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebut, pelaku penyebar kabar bohong diancam penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling besar Rp 1 miliar.

“Jadi ancaman pidananya tidak main-main. Karena itu, saya mengimbau semua pihak untuk selalu berhati-hati, melakukan verifikasi terlebih dulu sebelum menyebar informasi ke publik,” ujar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini.

Seorang youtuber yang mengundang seseorang di kanalnya juga tak bisa berkelit dari tanggung jawab. Dea menegaskan, si youtuber harus mencari tahu siapa narasumber tersebut, meneliti rekam jejaknya, juga mengecek ke pihak ketiga.

Dea menegaskan, kita kini hidup dalam era media sosial, ketika semua orang bisa menjadi produsen informasi. Inilah masa ketika banyak orang berlomba untuk selalu mendapat perhatian publik.

“Tidak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Silakan mengejar popularitas tapi selalu ingat bahwa tanggung jawab juga melekat. Ketika tanggung jawab diabaikan, masyarakat bisa disesatkan dan penyebar informasi bisa diproses hukum,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktorat Reskrim Khusus Polda Metro Jaya sudah berencana memanggil Hadi Pranoto dan Anji. Keduanya akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait video yang memuat klaim penemuan obat Covid-19. [fik]

Next Post

Dapat Pinjaman dari Pemerintah Pusat, Ini Kegiatan yang Dikerjakan DKI Tahun Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pinjaman dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp12,5 triliun. Pencairan dilakukan dalam dua tahap. Pada saat penandatanganan nota kesepakatan pinjaman di kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan pencairan pinjaman untuk Pemprov DKI tahap pertama di tahun 2020 sebesar Rp4,5 triliun. Tahap […]