MPR Garap Omnibus Law Lewat Badan Pengkajian

Irene

MPR Garap Omnibus Law Lewat Badan Pengkajian

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turut menggarap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui Badan Pengkajian, MPR melakukan kajian dan penyerapan aspirasi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut, beberapa isu aktual dan strategis saat ini sedang dibahas oleh Badan Pengkajian.

“Isu aktual dan strategis yang tengah dibahas oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan meliputi Ideologi Pancasila, Desa dan Pemerintahan Desa, Pemilihan Umum, Ketahanan Nasional dan Efektivitas Penanggulangan Pandemi Covid-19, serta Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet dalam sidang tahunan, Jumat (14/5).

Dia mengatakan, hasil kajian terhadap beberapa isu tersebut berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada lembaga negara.

“Hasil kajiannya nanti menjadi rekomendasi MPR untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya, sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” kata politikus Golkar itu.

Bamsoet mengatakan, Badan Pengkajian MPR itu beranggotakan 45 orang perwakilan fraksi dan kelompok DPD. Serta dibantu Komisi Kajian Ketatanegaraan yang beranggotakan 45 orang pakar, ahli dan praktisi di bidang konstitusi dan ketatanegaraan. [eko]

Next Post

Adaptasi New Normal, MPR akan Gelar Konvensi Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar Konvensi Tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai respons atas tatanan kehidupan baru atau new normal. Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan konvensi ini merupakan upaya untuk menggairahkan etika kehidupan berbangsa di tengah pandemi Covid-19. “Dalam kerangka ini, maka dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan […]