Kantor Kemenkum HAM Ditutup Usai Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan DJKI Via Online

Irene

Kantor Kemenkum HAM Ditutup Usai Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan DJKI Via Online

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tetap melayani masyarakat walaupun kantor di Kuningan, Jakarta Selatan, tutup sementara.

Direktur Jenderal Kekayaan IntelektuaI (Dirjen KI) Freddy Harris menjelaskan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) untuk melakukan pendaftaran maupun pengajuan pasca permohonan kekayaan intelektual.

“Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari Verifikasi dokumen, Publikasi permohonan, Pemeriksaan Merek, Paten dan Desain Industri, hingga terbitnya Sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor,” ujar Freddy Harris dalam pesan singkat, Kamis (13/8).

Freddy menjelaskan, dengan aplikasi itu masyarakat bisa melakukan permohonan dapat terselesaikan tepat waktu. Dia mengatakan, pada tahun 2019 jumlah permohonan baru KI secara manual mencapai 27.837 dokumen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah permohonan baru KI secara online yang masuk per akhir Juni berjumlah 54.609 dokumen.

“Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan KI secara online ini memiliki tren yang sangat positif dari masyarakat,” ungkap Freddy.

Sebelumnya diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menutup kantornya yang terletak di Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, lantaran ada pegawai di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, meski ditutup lantaran Covid-19, dia meminta para pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bekerja dari rumah atau Work From Home.

“Seluruh pimpinan tinggi dan ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di seluruh area gedung Kementerian Hukum dan HAM (eks. Sentra Mulya) untuk sementara waktu melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 7 hari ke depan mulai tanggal 12 Agustus 2020,” kata Bambang, dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Dia juga mengingatkan, para ASN serta pejabat tetap mengikuti prosedur yang sudah diatur atau ditetapkan tentang kerja dari rumah di masa pandemi Covid-19 ini.

“Seluruh pimpinan tinggi dan ASN yang berdinas di area Gedung Eks. Sentra Mulya tetap melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau tempat tinggal masing-masing atau WFH, dan tetap berpedoman sesuai prosedur WFH yakni melakukan absensi mandiri,” jelas Bambang. [gil]

Next Post

Edhy Prabowo Pastikan Bisnis Budidaya Udang Lebih Kondusif dan Ramah Investasi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan Pemerintah akan menjamin iklim usaha perudangan nasional lebih kondusif dan ramah investasi. Untuk itu, pelaku usaha maupun investor untuk tidak lagi merasa ragu terjun dalam bisnis budidaya udang. Menurutnya, saat ini Pemerintah tengah memfasilitasi penyederhanaan berbagai jenis izin yang tidak diperlukan dan dinilai […]