Jakarta Mulai PSBB, Gedung KPK Hanya Diisi 25 Persen Pegawai

Irene

Jakarta Mulai PSBB, Gedung KPK Hanya Diisi 25 Persen Pegawai

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di Jakarta hari ini. Keputusan ini diambil setelah kasus Covid-19 kembali meningkat di Jakarta.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan kebijakan menyesuaikan aturan PSBB yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Mulai hari ini, hanya 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor.

“Mulai hari Senin tanggal 14 September 2020 aktivitas pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25% bekerja di kantor (BDK) dan 75 % bekerja dari rumah (BDR),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (14/9).

Ali mengatakan, untuk jam kerja para pegawai yang bekerja di kantor dibagi dalam dua sif. Jam kerja juga dibatasi hanya delapan jam per-hari.

Untuk hari Senin sampai Kamis, sif 1 masuk pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB. Sementara sif 2 masuk pukul 11.00 WIB s/d 20.00 WIB. Untuk di hari Jumat, sif 1 masuk pukul 08.00 s/d 17.30 WIB, sif II pukul 11.00 WIB s/d 20.30 WIB.

Ali mengatakan, dengan pembatasan jumlah pekerja, untuk pelaksanaan rapat akan dilakukan tanpa tatap muka alias secara virtual.

“Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, serta tetap memerhatikan jarak aman setiap peserta,” kata Ali.

Ali mengatakan, khusus unit kerja pengamanan tetap melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan aset selama 1 X 24 jam secara terus menerus dengan sistem sif.

“Selama melaksanakan aktivitas di dalam area gedung, KPK juga selalu aktif menginformasikan dan mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, melakukan physical distancing dalam pengaturan duduk pada saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift, rutin mencuci tangan, serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah perluasan Covid-19,” kata Ali.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [lia]

Next Post

Doni Monardo: DKI Jakarta Belum Pernah Mencabut PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencabut dan masih memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta, kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo. “Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, […]