Gubernur Edy Rahmayadi Minta Izin Pemerintah Pusat untuk Isolasi Kepulauan Nias

Irene

Gubernur Edy Rahmayadi Minta Izin Pemerintah Pusat untuk Isolasi Kepulauan Nias

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melaporkan tentang perkembangan kasus Covid-19 di Kepulauan Nias, kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan. Mantan Pankostrad ini meminta izin untuk melakukan penutupan akses masuk/keluar kawasan itu selama 14 hari.

Laporan dan permintaan izin itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut B Pandjaitan secara virtual, bersama gubernur dan Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) dari 8 provinsi lainnya, Senin (14/9). Edy mengikuti kegiatan itu dari kediaman pribadinya di Jalan Pantai Bunga, Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Edy, penutupan akses ke Kepulauan Nias untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang sudah menyebar. Sebulan lalu kawasan itu masih zona hijau, saat ini kasus konfirmasi di sana meningkat tajam.

“Dapat kami laporkan Pak Luhut, saat ini di Nias sudah terkonfirmasi 90 positif. Oleh karenanya saya minta izin, untuk menutup sementara 14 hari, akses jalur masuk/keluar udara dan laut ke Nias,” ujar Edy Rahmayadi.

Edy menjelaskan, penyebaran Covid-19 masuk ke Nias karena lalu lintas masyarakat dari beberapa daerah, seperti dari Bandara Jakarta dan Medan, pada jalur udara. Sementara dari laut ada perjalanan dari Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Sibolga, dan Aceh.

Terkait permintaan penutupan akses itu, Menko Luhut belum mengambil keputusan dan akan berkoordinasi lebih lanjut. “Baik, kita akan bicarakan selanjutnya tentang kondisi ini. Setelah rapat ini saya akan telepon Pak Edy,” ucap Luhut.

Sebelumnya, seusai menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2020 di DPRD Sumut, Senin (14/9), Edy juga menyampaikan rencananya menutup akses ke Kepulauan Nias. Dia menyatakan akan meminta izin kepada Menteri Perhubungan.

“Saya akan meminta izin pada Menteri Perhubungan untuk menghentikan penerbangan. Secepatnya hari Kamis, kita akan stop penerbangan ke sana, menutup jalur masuk dari kapal laut yang akan masuk ke sana, karena orang yang datang dari luarlah yang membawa virus, satu bulan yang lalu Kepulauan Nias ini masih nol suspek Covid-19, namun kini sudah 90 orang positif di Kepulauan Nias,” ujarnya.

“Kita juga akan memastikan persediaan logistik memadai di kabupaten/kota se-Kepulauan Nias, selama ditutup penerbangan dan pelabuhan yang ada di sana,” lanjutnya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis menjelaskan, penutupan bandara dan pelabuhan bisa dilaksanakan apabila 1 wali kota dan 4 bupati di Kepulauan Nias menyepakati bersama keputusan itu.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah se-Kepulauan Nias yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Ibu R Sabrina,” jelasnya. [ded]

Next Post

Polisi Gencarkan Operasi Yustisi Protokol Covid-19 di Hari Kedua PSBB Jakarta

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) kembali menggelar operasi yustisi protokol Covid-19 di sejumlah titik pada hari kedua PSBB (15/9). Operasi ini digelar bersama TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikutip dari akun Twitter resmi @tmcpoldametro, Selasa (15/9), operasi yustisi ini sudah dilakukan […]