DPRD Jember Bakal Panggil Dinkes Terkait Keluhan Warga Soal Rekam Medis Pasien Corona

Irene

DPRD Jember Bakal Panggil Dinkes Terkait Keluhan Warga Soal Rekam Medis Pasien Corona

DPRD Jember berjanji akan segera mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) beserta manajemen Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) untuk mengadakan rapat dengar pendapat (hearing).

Hal ini terkait dengan laporan keluhan seorang warga yang mempertanyakan akuntabilitas status Covid-19 yang dikeluarkan RSBS kepada almarhum Rosidi (61), warga Lingkungan Condro, Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, Jember.

“Terkait keluhan keluarga almarhum Pak Rosidi yang kemarin sempat menghebohkan Jember, sudah kewajiban kami untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Nanti akan difasilitasi melalui Komisi D dengan pihak-pihak terkait,” ujar Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, saat dikonfirmasi pada Selasa (11/08).

Sebelumnya, Ahmad Said Hidayat –putra almarhum Rosidi- bersama sejumlah kerabat dan tetangga sempat akan membongkar kembali makam ayahnya. Ancaman itu dilakukan karena pihak keluarga tidak terima dengan status Covid-19 yang dikeluarkan RSBS dan menilainya banyak kejanggalan.

Rencana itu batal setelah Polres Jember turun tangan dan membujuk pihak keluarga. Sebagai gantinya, Said kemudian membuat laporan polisi atas RSBS ke Polres Jember pada Senin (10/08). Selain itu, Said yang didampingi para tetangga juga mengadukan RSBS -yang merawat almarhum Rosidi sebelum meninggal- ke DPRD Jember.

Keluhan keluarga almarhum Rosidi itu diterima langsung oleh Itqon Syauqi dan pimpinan DPRD Jember yang lain. Atas persoalan tersebut, Itqon menilai ada masalah komunikasi yang kurang baik, yang dilakukan manajemen RSBS kepada pasiennya yang diduga Covid-19.

Hal ini ditambah dengan kinerja Dinas Kesehatan yang dinilai masih simpang siur dalam berkomunikasi dan menangani Covid-19 di Jember. Sebab, informasi yang diberikan baik dari rumah sakit maupun Dinas Kesehatan berbeda-beda.

“Dari tenaga kesehatan maupun Dinkes, berbeda-beda dalam menjelaskannya. Begitu keluar hasil swab, lembar suratnya mencurigakan. Tidak ada nomor registernya, serta nama dokter yang memeriksa. Padahal ini menyangkut nyawa dan kondusivitas warga Jember,” papar Itqon.

Tak hanya aspek komunikasi, DPRD Jember juga menyoroti kinerja Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan Jember dalam kasus meninggalnya almarhum Rosidi yang diduga terkait Covid-19. Sebab, meski almarhum dinyatakan oleh RSBS meninggal karena Covid-19, namun dari pengakuan keluarga yang disampaikan kepada DPRD Jember – tidak ada upaya penelusuran yang dilakukan Gugus Tugas untuk mencegah penyebaran virus.

“Seharusnya protokol Covid-19 ditegakkan aturan sesuai aturan. Contoh, kalau memang almarhum Pak Rosidi itu positif, mestinya anggota keluarga ditracing melalui test. Termasuk tetangga yang ikut tahlilan (pengajian mendoakan almarhum) yang jumlahnya mencapai 300 orang, itu harus di swab semua. Tapi ini malah dibiarkan begitu saja, tidak ada respon dari Dinkes,” papar politikus PKB ini.

Dalam pantauan DPRD Jember, apa yang disampaikan keluarga almarhum Rosidi ini bukan keluhan pertama yang dilaporkan warga atas penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Bina Sehat. Karena itu, Itqon juga mengusulkan agar Dinas Kesehatan berani mengaudit manajemen pelayanan di rumah sakit milik keluarga bupati Jember, dr Faida itu.

“Nanti akan kita diskusikan dengan komisi D, termasuk mendesak Dinkes untuk mengaudit penanganan covid-19 di RSBS. Karena ini bukan pertama kalinya RSBS menimbulkan heboh,” jelas alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Secara umum, Itqon juga berharap Gugus Tugas Covid-19 Jember yang dipimpin bupati, bisa membenahi kinerjanya. Sebab, kesimpangsiuaran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Covid-19 sekaligus antipati kepada tenaga kesehatan.

“Ketidak percayaan ini sangat berbahaya, karena memang penanganan oleh Pemkab Jember seringkali menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Terus terang, selama ini DPRD tahunya dari media, karena memang tidak pernah dilibatkan atau diajak komunikasi oleh Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin bupati,” pungkas Itqon.

Kepala Dinas Kesehatan Jember, Dyah Kusworini yang dikonfirmasi perihal dugaan tidak adanya tracing berupa test Swab kepada keluarga dan tetangga almarhum Rosidi, menolak berkomentar. “Mohon maaf, satu pintu saja melalui juru bicara,” ujar Dyah. Sedangkan juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono hingga berita ini diturunkan, belum bisa dikonfirmasi.

Sebelumnya, LSI Denny JA yang mengadakan survey di Jember menemukan data, sebanyak 17,1 persen wara Jember tidak percaya akan adanya Covid-19. Selain itu, 19,1 persen warga Jember Covid-19 tidak berbahaya, dan 22,5 persen lainnya menganggap biasa saja. [gil]

Next Post

Hingga 4 Agustus, Baznas Serahkan Bantuan Rp 42 M Tanggulangi Dampak Corona

Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) M Arifin Purwakananta mengatakan, mematuhi protokol Covid-19 menjadi sangat penting, agar virus yang sudah menyerang masyarakat global ini menjadi lebih cepat tertangani sehingga masyarakat tidak terdampak krisis lebih dalam. Ajakan untuk mematuhi protokol Covid-19 ini harus digencarkan karena angka positif Covid-19 justru terus […]