4 Fraksi Walkout, DPRD DKI Tegaskan Rekomendasi Reses Tahun Ini Masuk Program 2021

Irene

4 Fraksi Walkout, DPRD DKI Tegaskan Rekomendasi Reses Tahun Ini Masuk Program 2021

Empat fraksi di DPRD DKI mempertanyakan usulan rekomendasi reses yang mereka sampaikan belum ditindaklanjuti Pemprov DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengatakan rekomendasi masa reses tahun ini akan ditindaklanjuti dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di tahun 2021.

“Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021, jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD, enggak bisa satu anggota dewan datang ke wali kota 'eh beresin ya jalan depan rumah'. Itu bisa 50 ribu item. Mekanisme aturannya seperti itu,” kata Taufik, usai rapat paripurna pengesahan Perda tentang pajak parkir dan penerangan jalan umum, Senin (7/9).

Politikus Gerindra itu kemudian merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ, kata Taufik, tidak ada aturan yang memperbolehkan anggota DPRD menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh eksekutif.

“Ada PP 12, jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan secara bersama, tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi, itu aturan. Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota dewan,” tuturnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019. Meski dalam pengesahannya, empat fraksi, PAN, Golkar, PSI, NasDem menolak pertanggungjawaban tersebut.

Prasetio Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD mengatakan, pengesahan tetap dilakukan karena lebih dari 50 persen suara fraksi menyatakan setuju atas penggunaan APBD yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

Sebelumnya, Pras menanyakan terlebih dahulu pendapatan para anggota.

“Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?” tanya Pras, Senin (7/9).

“Setuju,” jawab para anggota.

“Ada lebih 50 orang di ruang rapat, secara keputusan ini sah,” ujar Pras kemudian langsung mengetok palu.

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan itu karena Pemprov DKI kurang transparansi dalam penyerapan anggaran dan tidak dilaksanakannya usulan DPRD saat masa reses.

“Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp1,203 Triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019. Alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk,” ujar anggota DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi PAN, Oman Rakinda, Senin (7/9).

Satu contoh rekomendasi yang dianggap tidak diakomodir oleh Pemprov adalah penataan kampung kumuh. Menurutnya, masih ada 136 kampung kumuh di ibu kota yang sama sekali belum disentuh oleh Pemprov untuk penataannya.

Padahal, kata Oman, penataan kampung kumuh merupakan kewajiban Pemprov.

“Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak diakomodir juga.”

Selain PAN, penolakan pertanggungjawaban APBD juga muncul dari Golkar. Melalui Basri Baco, partai berlambang pohon beringin itu juga mempertanyakan kenapa usulan ataupun rekomendasi DPRD belum diakomodir Pemprov DKI.

Ia meminta pimpinan DPRD menolak laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan. [lia]

Next Post

Sosok Prof Abdul Malik Fadjar di Mata Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, turut berduka cita atas wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar. Di mata Muhadjir, Malik Fadjar seorang senior juga guru. “Innalilillahi wa innailaihi rajiun. Turut berduka cita atas wafatnya guru saya, senior saya Prof. H. Abdul Malik Fadjar,” kata Muhadjir dalam […]