Jokowi Salurkan Sembako Tahap Ketiga ke Warga Jabodetabek

Farah

Jokowi Salurkan Sembako Tahap Ketiga ke Warga Jabodetabek

Jakarta, Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako tahap ketiga kepada masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Saat ini, paket sembako disalurkan ke warga di RW 07 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (18/5).

“Pagi ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat khususnya di Jabodetabek. Tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan pertama bantuan kedua sudah menerima kemarin, serta hari ini bantuan ketiga sudah diterima,” ujar Jokowi saat memantau langsung penyaluran bansos paket sembako.

Dalam penyaluran tersebut, kepala negara didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Eks gubernur DKI Jakarta itu ingin penyaluran bansos lebih cepat sampai ke masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri atau lebaran tiba.

“Kami harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat dan lebih lancar lagi,” imbuhnya.

Pada program bansos paket sembako, Jokowi memberikan bantuan ke masyarakat dengan nilai mencapai Rp600 ribu per penerima per bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Bantuan diberikan kepada 2,5 juta warga atau 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta. Kemudian juga diberikan ke 1,6 juta warga atau 576 ribu keluarga di Bodetabek.

Ia berharap pemberian bansos ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi corona. Penerima bansos merupakan mereka yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Kendati begitu, pemberian bansos ini sempat mendapat keluhan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab, data yang digunakan pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron.

Lihat juga:

Protokol New Normal 19 Bandara yang Dikelola Angkasa Pura II

“BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia, yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” kata Emil.

Emil juga menyinggung soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.

“Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data,” keluhnya.

[Gambas:Video ]

(uli/bir)

Next Post

BST Ponikem dan Tuginem, Potret Mulia Warga Yogya saat Corona

Jakarta, Indonesia — Seorang warga Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tak mau menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu karena merasa ada yang lebih membutuhkan. Diketahui, BST¬†diberikan pada warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Warga yang tak mau menerima BST itu bernama Ponikem. Dia […]