Jokowi Pangkas Alokasi Belanja TKDD Jadi Rp763,92 T

Farah

Senilai 3,7 juta di tukarkan dengan sekitar Rp 2 juta untuk pecahan Rp 20.000, Rp 1 juta untuk pecahan Rp 10.000, Rp 500 ribu untuk pecahan Rp 5.000 dan Rp 200 ribu untuk pecahan Rp 2.000. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Jakarta, Indonesia —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Alokasi turun 10,43 persen dari Rp852,93 triliun menjadi Rp763,92 triliun pada tahun ini. 

Semula, Jokowi menganggarkan belanja TKDD sebesar Rp856,95 triliun pada APBN 2020. Namun, jumlah itu dipangkas menjadi Rp852,93 triliun pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Teranyar, alokasi TKDD kembali diturunkan menjadi Rp763,92 triliun pada tahun ini. Ketentuan itu tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang diteken pada 24 Juni lalu.

“Rincian lebih lanjut atas anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut daerah yang belum ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” ungkap Jokowi dalam Perpres 72/2020, Jumat (26/6). 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi mengungkapkan alokasi terbaru dari pagu TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp692,72 triliun dan Dana Desa Rp71,2 triliun. Artinya, anggaran pos Transfer ke Daerah turun 11,29 persen dari Rp780,93 triliun dan Dana Desa berkurang 1,11 persen dari Rp72 triliun. 

“Total (Dana Desa) dari Rp72 triliun menjadi Rp71,2 triliun atau turun Rp800 miliar,” kata Budi kepada Indonesia.com, Jumat (26/6).

Lihat juga:

Efek Corona, Merek Lokal Mulai Lirik Bahan Baku Dalam Negeri

Sebaliknya, pemerintah menaikkan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sekitar 6,7 persen dari Rp1.851,1 triliun menjadi Rp1.975,24 triliun. Dengan begitu, total belanja negara naik 4,79 persen dari Rp2.613,81 triliun menjadi Rp2.739,16 triliun. 

Sementara pendapatan negara justru diproyeksi turun 3,46 persen dari Rp1.760,88 triliun menjadi Rp1.699,94 triliun. Penerimaan perpajakan diperkirakan turun 3,97 persen dari Rp1.462,62 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun. 

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun 1,21 persen dari Rp297,75 triliun menjadi Rp294,14 triliun. Kemudian, penerimaan hibah diperkirakan anjlok 99,73 persen dari Rp498,74 triliun menjadi cuma Rp1,3 triliun. 

Alhasil, kebutuhan belanja negara yang tak mampu ditutupi pendapatan negara harus dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. Asumsinya pun meningkat 20,42 persen dari Rp862,93 triliun menjadi Rp1.039,21 triliun. Pembiayaan anggaran akan berasal dari pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. 

[Gambas:Video ]

(uli/age)

Next Post

Makanan yang Berisiko Terpapar Listeria Selain Jamur Enoki

Jakarta, Indonesia — Kementerian Pertanian RI memerintahkan importir untuk menarik dan memusnahkan produk jamur enoki dari Korea Selatan karena berisiko tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Selain jamur enoki, terdapat sejumlah makanan lain yang juga berisiko terinfeksi Listeria. Makanan tertentu lebih mungkin terkontaminasi Listeria dibandingkan makanan lain. Makanan ini mesti dihindari atau diolah […]