Pemerintah Targetkan RUU Cipta Kerja Kelar Sebelum 17 Agustus

Farah

Kemenko Perekonomian menyatakan agar kelar sebelum 17 Agustus, pemerintah mengebut pembahasan beleid tersebut.

Jakarta, Indonesia —

Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau RUU Cipta Kerja selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang jatuh pada 17 Agustus 2020.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah bersama Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR) terus mengebut pembahasan tersebut. Saat ini, jadwal pembahasan ditetapkan sebanyak tiga sampai empat kali dalam seminggu.

“Sudah lebih dari 10 kali bahas di Panja Baleg, Senin, Selasa dibahas, besok dimulai lagi. Apakah bisa selesai sebelum 17 Agustus terakhir? Kami targetkan mudah-mudahan bisa segera selesai,” kata Susi saat konferensi pers virtual, Rabu (5/8).

Menurut Susi, pemerintah dan legislatif setidaknya sudah membahas lima bab dari total 15 bab yang ada di RUU tersebut. Dari lima bab tersebut, ada tiga perizinan usaha yang dibahas.

“Tiga perizinan berusaha ini hampir 50 persen dari substansi,” ucapnya.

Khusus untuk bab ketenagakerjaan, Susi mengatakan pembahasan sudah dilakukan dalam waktu sebulan terakhir. Pembahasan dilakukan secara tripatrit dengan turut melibatkan serikat pekerja.

“Hasilnya Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) akan laporkan ke empat Menko. Lalu kami bawa lagi minggu depan untuk Panja Baleg,” jelasnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker terus dikebut pemerintah meski di tengah pandemi virus corona karena urgensinya yang besar dalam mendukung iklim investasi di Indonesia ke depan. “Kondisi sekarang sangat membutuhkan RUU Cipta Kerja ini,” tuturnya.

[Gambas:Video ]

Di sisi lain, RUU ini terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya kaum buruh. Berbagai aksi demo menolak pembahasan RUU ini pun kerap dilakukan.

Yang teranyar, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) berencana menggelar demo penolakan RUU jelang penyerahan Nota Keuangan APBN 2021 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR pada 16 Agustus 2020.

“Kami akan aksi 14 hingga 16 Agustus, rencana aksi selama tiga hari di DPR. Momennya 14 Agustus itu sidang pertama masa reses. Puncaknya 16 waktu Jokowi pidato di DPR,” kata Perwakilan GEBRAK dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya kepada Indonesia.com.

(uli/agt)

Next Post

Tito Minta Abaikan Calon Pilkada Tak Punya Ide Tangkal Corona

Jakarta, Indonesia — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tak memiliki gagasan atau ide tentang penanganan virus corona (Covid-19) dalam Pilkada serentak 2020. Ia memandang masyarakat di daerah tertentu akan memprihatinkan kondisinya bila kepala daerah yang terpilih justru tak memiliki konsep penanganan […]