Kota Bogor Belum Berencana Ikuti DKI Terapkan PSBB Total

Farah

Pemkot Bogor belum berencana menerapkan PSBB total seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, Indonesia —

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim belum berencana mengikuti langkah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total guna menekan laju kasus Covid-19. 

Dedie masih ragu PSBB di Kota Bogor dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya. Namun, menurut dia, keputusan DKI yang telah lebih dulu menetapkan PSBB total membuat Kota Bogor diuntungkan sebagai daerah penyangga. 

“Bogor sebetulnya gini, justru itulah yang kita harapkan. Kan sebagian besar masyarakat Bogor juga beraktivitasnya di Jabodetabek termasuk DKI,” ujar Dedie lewat sambungan telepon kepada Indonesia.com, Kamis (10/9).




“Tapi kalau sementara sih mungkin kita, nomor satu kan gini, justru dengan Jakarta PSBB kita dimudahkan,” imbuh Dedie. 

Dia menjelaskan, sebagai kota penyangga, Bogor diuntungkan dengan keputusan DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB secara penuh. Sebab aktivitas masyarakat Kota Bogor yang hilir mudik bekerja di Ibu Kota akan berkurang.

Selain itu, ketimbang Jakarta, Bogor kata Dedie sebetulnya masih sedikit memiliki ruang gerak. Apalagi jika melihat lonjakan kasus di DKI seperti, penambahan kasus harian yang mencapai 1.000 per hari, angka kematian, termasuk kapasitas rumah sakit yang mulai menipis. 

“Kalau Jakarta ada pertumbuhan terkonfirmasi positif setiap hari di atas 1000, terus yang kedua pertimbangan kapasitas RS yang semakin penuh dan berkurang. Kalau Kota Bogor masih ada ruang gerak sedikit lah,” ujarnya. 

Dedie mengatakan, pihaknya saat ini masih mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) Kota Bogor yang akan habis pada 12 September besok.

Sejak 29 Agustus, Kota Bogor diketahui menerapkan PSBMK untuk menekan laju penyebaran virus Corona di Kota Hujan. Sama dengan PSBB, PSBMK juga berupaya membatasi aktifitas masyarakat si luar rumah, seperti penerapan jam operasional kegiatan usaha dan kerumunan massa. 

Dedie, menyebut pihaknya juga mulai memberlakukan sanksi untuk para pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Dalam hal ini, pihaknya telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. 

“Udah jalan (sanksi). Udah puluhan sektor usaha dan informal yang lakukan pelanggaran udah didenda. Kemudian yang nggak pakai masker usah didenda juga,” katanya. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui kembali menerapkan PSBB Total di DKI Jakarta seiring lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota yang disebut mengkhawatirkan. Dengan keputusan tersebut, terhitung mulai 14 September, DKI secara resmi mengharuskan semua kantor untuk kembali menerapkan work from home secara penuh. 

“Jadi prinsipnya mulai Senin 14 September, bukan kegiatan usaha yang berhenti, tapi bekerja di kantor yang ditiadakan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Lihat juga:

Anies, RK dan Bima Arya Rapat PSBB Total DKI Siang Ini

(thr/ugo)

[Gambas:Video ]

Next Post

BLT Rp600 Ribu Tahap III untuk 3,5 Juta Pekerja Cair Besok

Jakarta, Indonesia — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pekerja tahap III akan cair besok, Jumat (11/9). Kepastian pencairan diberikan setelah beberapa waktu lalu pihaknya menerima data 3,5 juta pekerja calon penerima BLT gelombang III. Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis, data yang masuk akan diproses selama 4 […]