Komnas HAM Terima Aduan soal Dugaan Pelanggaran HAM Nadiem

Farah

Komnas HAM telah menerima aduan mahasiswa Universitas Negeri Semarang soal dugaan pelanggaran HAM Nadiem Makarim, terkait masalah pembelajaran di masa pandemi.

Jakarta, Indonesia —

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah menerima laporan pengaduan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

“Iya. Mereka sudah mengadukan ke Komnas HAM,” ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi Indonesia.com, Selasa (4/8).

Beka menjelaskan aduan berisikan dua poin utama. Dalam laporan yang dibuat, kata dia, Nadiem dipandang tidak tanggap terhadap kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19. Indikasinya, mahasiswa membayar uang kuliah secara penuh kendati pembelajaran dilakukan secara virtual.

Sedangkan poin kedua, lanjut Beka, terkait pembiaran kementerian yang dipimpin Nadiem atas tindakan represif pihak kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan pembayaran uang kuliah lewat aksi damai.

“Ada dua hal pokok [aduan],” ujar Beka.

Ia menambahkan setelah memeriksa berkas aduan, Komnas HAM meminta mahasiswa Unnes melengkapi hal-hal yang kurang dalam berkas tersebut.

Berdasarkan catatan Indonesia.com, di bawah kepemimpinan Nadiem tercatat sejumlah demonstrasi di beberapa kampus. Pertama di Universitas Moestopo (beragama).

Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ini menuntut reformasi tata kelola dari universitas. Selain itu, mereka juga meminta agar Pembina Yayasan, Prof. Thomas Suyatno mengundurkan diri.

Lihat juga:

Buntut Demo UKT, Unas Laporkan Mahasiswa ke Polisi

Kemudian Aliansi Kolektif Mahasiswa (Akoma) Universitas Indonesia yang melakukan aksi menuntut pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) di Depok, Jawa Barat, Senin (13/7) siang.

Aksi menuntut pemotongan UKT juga dilakukan mahasiswa Universitas Nasional (Unas), Jakarta. Demonstrasi mereka menuntut pemotongan UKT bahkan berbuntut sanksi skors hingga drop out terhadap sejumlah mahasiswa.

Di sisi lain, Nadiem sendiri telah menginstruksikan perguruan tinggi negeri memberi keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak corona melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Aturan ini sebenarnya sudah disuarakan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia beberapa bulan sebelumnya. Namun, rentetan demo mahasiswa yang menyatakan kebijakan keringanan UKT tidak diberlakukan akhirnya mendorong Nadiem mengatur hal tersebut lewat Permendikbud.

Namun, aturan ini dinilai belum memenuhi kebutuhan mahasiswa. Sebab, berdasarkan kesaksian mahasiswa, implementasinya di PTN tidak sesuai ekspektasi dan kerap kali dipersulit.

Lihat juga:

Mahasiswa Gugat Permendikbud soal Biaya Kuliah Masa Pandemi

Indonesia.com telah bertanya kepada Nadiem lewat pesan singkat terkait dugaan pelanggaran HAM ini, namun yang bersangkutan tidak membalasnya. 

Selanjutnya, Indonesia.com menghubungi Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im. Namun Ainun juga tidak menjawab sambungan telepon dan pesan singkat. 

(ryn/wis)

[Gambas:Video ]

Next Post

MotoGP: Marquez Operasi Lagi, Quartararo dan Vinales Untung

Jakarta, Indonesia — Pembalap Honda Marc Marquez diklaim bakal absen di MotoGP Ceko di Sirkuit Brno, Minggu (9/8), usai menjalani operasi kedua. Kondisi itu bisa memberikan keuntungan bagi Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Quartararo dan Vinales tidak akan mendapatkan ‘lawan’ baru jika Marquez kembali absen pada seri MotoGP Ceko. Sejumlah media di Spanyol menyebut […]