Jokowi Mulai Siuman, Tapi Tetap Lanjutkan Pilkada Serentak

Farah

Jokowi menyatakan kesehatan menjadi fokus menangani pandemi. Namun Pilkada 2020 tetap digelar, yang sangat rawan menciptakan klaster-klaster baru.

Jakarta, Indonesia —

Presiden Joko Widodo menyatakan fokus pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) saat ini tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menurut Jokowi, penanganan di sektor kesehatan menjadi kunci agar perekonomian negara bisa kembali pulih.

“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 pada 7 September lalu.




Pernyataan ini disampaikan Jokowi di tengah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Terbaru, jumlah konfirmasi positif Covid-19 menembus 200 ribu kasus pada 8 September 2020.

Jumlah ini melonjak sejak dua kasus Covid-19 pertama ditemukan di Indonesia pada Maret lalu.

Kendati demikian, pernyataan Jokowi yang menyebut tetap mengutamakan kesehatan ini kontradiktif dengan sejumlah kebijakannya. Salah satunya adalah kebijakan untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.  

Selang sehari, Jokowi menyampaikan bahwa Pilkada 2020 harus tetap digelar di tengah pandemi. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri kemarin, Jokowi mengatakan penyelenggaraan pilkada tak bisa menunggu sampai pandemi berakhir.

“Karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid ini berakhir,” ucapnya.

Lihat juga:

Rocky Gerung Labeli Jokowi ‘Man of Contradiction’ Era Pandemi

Pilkada 2020 diketahui akan tetap digelar pada 9 Desember mendatang usai mundur dari jadwal semula yakni 23 September 2020. Saat ini tahapan pilkada telah sampai pada proses pendaftaran pasangan calon.

Rencana penyelenggaraan pilkada itu sendiri dikritik banyak pihak. Sejumlah ahli epidemiologi meminta pilkada ditunda lantaran berpotensi menimbulkan klaster besar penularan virus corona.

Kementerian Dalam Negeri bahkan mencatat setidaknya 260 bakal pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2020 telah melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat proses pendaftaran beberapa waktu lalu.

Bakal calon Walikota Bandar Lampung Rycko Menoza (tengah) disambut pendukungnya saat akan mendaftarkan pencalonan dirinya menjadi Walikota Bandar Lampung, di Kantor KPU Bandar Lampung, Lampung, Jumat (4/9/2020). Pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman resmi mendaftarkan diri dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dengan dukungan kualisi partai Golkar dan PKS. ANTARA FOTO/Ardiansyah/hp.Kerumunan massa pendukung calon kepala daerah mewarnai pendaftaran Pilkada 2020 di sejumlah wilayah. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

Pengamat Rocky Gerung berpendapat kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 tidak konsisten. Rocky menilai sikap Jokowi justru menunjukkan bahwa dia tidak mengerti arah kebijakan yang dicanangkannya.

“Presiden betul-betul masuk dalam kategori man of contradiction akhirnya, itu yang terjadi. Artinya, kami menangkap beliau tidak mengerti arahnya ke mana,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Senin (7/9).

Selain pilkada yang akan tetap digelar, pernyataan Jokowi yang fokus pada kesehatan juga bertentangan dengan sejumlah imbauan yang selama ini kerap disampaikan.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu mengingatkan jajarannya dan kepala daerah agar selalu menerapkan ‘rem’ dan ‘gas’ dalam menangani pandemi Covid-19. Rem dan gas ini merujuk pada keseimbangan untuk mengendalikan kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Saat berkunjung ke Surabaya akhir Juni lalu, mantan wali kota Solo itu meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mengatasi bersama krisis kesehatan dan ekonomi. Ia mengatakan kedua masalah itu harus dikendalikan dengan baik.

“Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi menjadi sangat terganggu. Gas dan rem ini yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, wali kota, untuk ada balance,” tuturnya.

Tak heran jika kemudian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah kemudian dilonggarkan. Beberapa wilayah, termasuk Jakarta, kini memilih menerapkan PSBB transisi meski kasus positif Covid-19 di wilayahnya masih tinggi.

Lihat juga:

Polisi Bungkam soal Sanksi Pelanggaran Protokol Covid Pilkada

Pihak istana sebelumnya tak menampik penerapan PSBB total akan menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu.

PSBB diketahui menjadi kebijakan yang diambil Jokowi dalam menerapkan pembatasan di tengah pandemi Covid-19. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memilih PSBB dengan pertimbangan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan tetap menjaga jarak.

Jokowi enggan menerapkan lockdown atau karantina wilayah karena mengklaim telah mempelajari berbagai kebijakan yang diterapkan negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, tak semua kebijakan dapat diterapkan di Indonesia karena terdapat perbedaan kondisi geografis, demografis, karakter budaya, kedisiplinan, hingga kemampuan fiskal.  

Belakangan, Jokowi juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur soal sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Namun rincian teknis soal sanksi tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Saat ini Jokowi memilih menggencarkan kampanye protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala dalam waktu dua pekan.

“Jika itu dilakukan, saya yakin kita bisa cegah penyebaran Covid-19. Perlu disiplin yang kuat, ketegasan kuat,” ucapnya.

(psp/pmg)

[Gambas:Video ]

Next Post

Anies: Ganjil Genap Mulai Ditiadakan 14 September

Jakarta, Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan peniadaan ganjil genap bakal mulai diterapkan pada Senin (14/9) mendatang. “Gage akan ditiadakan mulai tanggal 14. Jadi itu sebagian dari kebijakan. Nanti detailnya,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9). Selain ganjil genap, di sektor transportasi juga akan dilakukan […]