Jokowi Libatkan TNI Tertibkan Pelanggar Protokol Kesehatan

Farah

TNI diterjunkan langsung ke lapangan untuk membina masyarakat dalam hal pencegahan penyeberan virus corona yang semakin masif.

Jakarta, Indonesia —

Pesiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres yang diteken pada Selasa 4 Agustus, Jokowi turut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan pandemi Covid-19.

TNI diterjunkan langsung ke lapangan untuk membina masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran virus corona yang semakin masif.

Dalam aturan itu, Panglima TNI yang saat ini dipimpin Marsekal Hadi Tjahjanto diminta untuk memberi dukungan kepada kepala daerah baik gubernur, bupati hingga wali Kota untuk mengerahkan personel TNI demi mengamankan protokol kesehatan yang dijalankam masyarakat.

“Mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat,” bunyi salah satu poin Inpres tersebut seperti dikutip Indonesia.com, Kamis (6/8).

Tak hanya itu, TNI juga diminta melakukan kerjasama dengan Polri dan instansi lainnya untuk bersama-sama melakukan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

“Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” bunyi ketentuan lain dalam inpres tersebut.

Lihat juga:

Target Tes Spesimen Corona Pemerintah Belum Capai Standar WHO

Infografis Mendedah 100 Ribu Kasus Corona di IndonesiaFoto: Indonesia/Timothy Loen
Infografis Mendedah 100 Ribu Kasus Corona di Indonesia
Lihat juga:

Kemenkes Imbau Perkantoran Optimalkan Sistem Kerja WFH

Inpres ini juga memuat soal penggunaan anggaran yang bisa digunakan setiap instansi dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan instruksi presiden ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab,” demikian poin keempat inpres tersebut.

(tst/fra)

[Gambas:Video ]

Next Post

Penyaluran Dana Penanganan Corona Rp550 T Dikebut Kuartal III

Jakarta, Indonesia — Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengakui penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program PEN masih cukup rendah sampai saat ini. Untuk itu, realisasi akan dimaksimalkan pada kuartal III 2020. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penggunaan dana tersebut baru mencapai Rp145,41 triliun […]