Jalan Terjal Indonesia Menuju Merdeka Sinyal Internet 2020

Farah

Mimpi Indonesia merdeka sinyal internet 2020 sirna setelah Menkominfo Johnny Plate meralat target itu imbas infrastruktur telekomunikasi yang belum siap.

Jakarta, Indonesia —

Mimpi Indonesia merdeka sinyal sepertinya masih jauh di depan mata meski Indonesia sudah menginjak usia 75 tahun. Mimpi Indonesia merdeka sinyal 2020 sirna setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meralat target itu.

Angka 2020 dihilangkan dengan alasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini berlangsung secara berkelanjutan dan tidak terikat dengan waktu.

Merdeka sinyal 2020 pertama kali diklaim Kemenkominfo pada pertengahan 2018 dengan adanya pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) dan Palapa Ring. Kedua hal ini membuat pemerintah percaya diri bahwa Indonesia akan Merdeka sinyal 2020.

Pada kenyataannya, penghapusan target merdeka sinyal seiringan dengan pengakuan Johnny bahwa ketersediaan infrastruktur telekomunikasi belum menyentuh seluruh Indonesia.

Pembangunan jaringan tulang punggung Palapa Ring masih membutuhkan pembangunan lebih lanjut berupa BTS untuk mentransmisikan sinyal internet di Indonesia.

Kemenkominfo mengatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah siap untuk membangun sekitar empat ribu BTS sampai akhir 2020 dengan mengandalkan dana USO. USO sendiri mengharuskan operator menyetor 1,25 persen dari pendapatan kotor kepada pemerintah.

Pengamat TIK, Hasnil Fajri mengatakan ada beberapa daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) yang tak terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan Satelit Satria untuk mengisi titik kosong internet yang saat ini berjumlah 150 ribu titik.

“Palapa Ring perlu diteruskan Pembangunan last mile hingga ke seluruh Kecamatan, Kelurahan/ Desa bahkan hingga RT/RW sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet dengan kecepatan tinggi dan berbiaya murah,” kata Hasnil saat dihubungi Indonesia.com, Kamis (13/8).

Hasnil mengatakan Palapa Ring yang mulai beroperasi pada Oktober 2019 lalu tetap membutuhkan operator telekomunikasi untuk menyediakan layanan bagi masyarakat.

Proyek ini memang akan mengurangi beban investasi operator untuk membangun infrastruktur jaringan dari nol secara signifikan. Akan tetapi, beberapa operator ada yang belum memanfaatkan Palapa Ring di lokasi-lokasi tertentu karena pertimbangan bisnis.

Lihat juga:

Rudiantara Sebut Investasi Palapa Ring Capai Rp22 Triliun

Sebab Palapa Ring juga menjangkau beberapa kota 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) yang dianggap belum layak  (feasible) dari perspektif bisnis.

“Partisipasi operator telekomunikasi untuk gunakan Palapa Ring masih rendah terutama untuk wilayah Indonesia bagian Timur karena secara bisnis kurang menguntungkan,” ujar Hasnil.

Pada Maret 2020, Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan dari total kapasitas yang tersedia, Palapa Ring Barat sudah terutilisasi sebesar 27 persen, Palapa Ring Tengah 9 persen dan Palapa Ring Timur sudah terutilisasi 16 persen.

Menanggapi rendahnya utilisasi Palapa Ring, Hasnil menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi agar operator hendak menggunakan Palapa Ring.

“Oleh sebab itu mesti ada subsidi dari Pemerintah ke operator agar mereka tertarik gunakan backbone Palapa Ring yang dibangun pemerintah,” tutur Hasnil.

Lihat juga:

Pemanfaatan ‘Tol Langit’ Jokowi Tertinggi Baru 27 Persen

Sarankan Internet Gratis untuk Situs Lokal

Dihubungi terpisah, Pengamat TIK dari Bentang Informatika Kun Arief Cahyantoro mengatakan ada masalah selain jangkauan jaringan internet. Masalah itu adalah daya beli masyarakat untuk layanan internet terutama masyarakat di daerah 3T.

Kendala internet tersebut disebabkan oleh ketiadaan akses untuk  masuk ke dalam jaringan internet terkecuali melalui ISP berbayar  (Internet Service Provider).

Padahal akses jaringan internet bisa dibuat menjadi dua lapisan, yaitu akses internet lokal dalam negeri dan akses internet global.

Arief menjelaskan akses internet lokal dalam negeri ini, selayaknya bisa disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga situs-situs dalam negeri bisa diakses secara gratis di dalam jaringan internet lokal dalam negeri yang gratis. 

“Sehingga tidak perlu lagi akses ke situs milik tetangga atau kantor atau bahkan daerah yang ada di sebelahnya. Manajemen internet gratis untuk situs-situs lokal dalam negeri ini, telah lama digunakan di negara-negara seperti China & Korea,” kata Arief.

Oleh karena itu, Arief mengatakan kendala merdeka (teknologi) internet yang seharusnya bisa menjangkau pelosok adalah dengan tidak adanya ISP milik Pemerintah dengan akses internet lokal dalam negeri secara gratis.

“Kedua adalah tidak adanya Sentral Internet Nasional milik Pemerintah dengan situs-situs lokal dalam negeri yang gratis pula,” ujar Arief.

Lihat juga:

PP PSTE, ‘Titipan’ Asing yang Gadai Kedaulatan Data Indonesia

(jnp/DAL)

[Gambas:Video ]

Next Post

Perwira Polisi di Polres Selayar Dicopot Terkait Kasus Pemerasan

Iptu AM telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Selayar. Ia diberhentikan dari jabatannya itu terkait status tersangka pemerasan yang kini telah disandangnya dan melibatnya. Setelah diberhentikan jabatannya dari Kasat Reskrim Polres Selayar. Ternyata dirinya mendapatkan jabatan baru di Polda Sulawesi Selatan, tapi belum tahu jabatan apa yang didudukinya. […]