Bayang Klan ‘IndoXXI’ di Tengah Upaya Basmi Streaming Ilegal

Farah

Bayang Klan 'IndoXXI' di Tengah Upaya Basmi Streaming Ilegal

Jakarta, Indonesia — Meski telah ramai layanan streaming legal hadir di Indonesia, masalah klasik pembajakan dan keberadaan situs streaming ilegal tetap membayang-bayangi industri perfilman.

Berdasarkan survei dari YouGov, yang dipublikasikan pada Desember 2019, sebanyak hampir dua per tiga atau 63 persen konsumen daring atau online di Indonesia menonton situs web streaming atau situs torrent.

Para pengguna layanan ilegal tersebut menggunakan berbagai media, mulai dari situs hingga aplikasi. Bahkan 44 responden berusia 18 hingga 24 tahun mengaku menggunakan layanan ilegal tersebut.

Salah satunya Rina. Ia mengaku masih mengakses situs streaming ilegal meski telah berlangganan banyak layanan legal, mulai dari Netflix, Viu, dan HBO GO. Alasannya? Kelengkapan konten.

“Sebenarnya malas buka yang ilegal karena banyak iklan. Tapi kadang beberapa serial enggak ada di yang udah langganan,” ungkap Rina.

Hal senada juga diungkapkan Fredi. Ia yang merupakan penggemar konten Korea, baik drama maupun variety show, mengaku bisa cepat mengikuti perkembangan di Negeri Gingseng dari situs bajakan.

Meski telah ramai layanan streaming legal di Indonesia, masalah klasik pembajakan dan keberadaan situs ilegal tetap membayang-bayangi industri perfilman seperti dari situs Pengganti IndoXXI. (IndoXXI)

“Selain karena enggak semua drama Korea ada, kadang di-up-nya enggak secepat free download di situs lain. Variety show-nya juga begitu,” kata Fredi yang menyebut menggunakan layanan ilegal hanya untuk konten Korea.

Berbeda dengan Rina, Fredi bahkan mengaku hingga saat ini sama sekali tidak berlangganan platform legal. Ia mengaku sempat tertarik untuk berlangganan Netflix, namun niatnya itu terhalang blokade provider telekomunikasi.

“Maklum sih, sudah tugas mereka,” kata Fredi menanggapi soal perburuan penutupan situs streaming ilegal oleh pemerintah. “Tapi coba juga untuk pecahkan masalah misal antara IndiHome sama Netflix yang enggak sinkron,”

“Kalau yang pakai IndiHome kayak saya, terus mau langganan Netflix, masa saya harus bayar paket data lagi untuk streaming karena masalah di antara mereka berdua? Do we have to pay that much?” lanjutnya.

Meski begitu, baik Fredi maupun Rina menyadari ancaman dari penggunaan situs streaming ilegal macam klan IndoXXI. Bahaya yang mengintai para pengguna layanan streaming ilegal bukan hanya dari aspek teknologi, melainkan juga secara hukum.

Secara teknologi, menonton atau mengunduh film atau konten bajakan dari situs ilegal berpotensi menyusupkan malware ke perangkat pengguna.

Malware Di Balik Nominasi Film OscarIlustrasi malware. (Kaspersky)

“Terkadang kita dipaksa untuk menerima apapun supaya bisa melihat kontennya [film bajakan],” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha kepada Indonesia.com, Desember 2019.

“Akhirnya demi hal itu kita mengorbankan device [perangkat ponsel, laptop] kita terinfeksi malware atau virus,”

Dari segi hukum, pengguna -apalagi pelaku- situs bajakan bisa terjerat masalah pidana, setidaknya sesuai Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

Dalam pasal tersebut, perbuatan mengunduh film bajakan dapat dikenakan pidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Terlepas dari bahaya yang mengintai, baik Fredi maupun Rina mengaku juga merasa bersalah tetap menggunakan layanan itu di tengah pemerintah terus gencar memburu situs ilegal dan berbagai kampanye dari sejumlah pihak untuk melawan pembajakan.

Tercatat hingga Desember 2019 lalu, Kemenkominfo telah memblokir 1.130 situs video streaming ilegal yang diburu berdasarkan aduan dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenhukham dan sebagian dari mesin Automatic Identification System.

“Mungkin karena sudah banyak situs gratisan yang di-take down, tapi kebutuhan untuk nonton tetap ada, ditambah WFH ini yang enggak tahu kelarnya kapan, bisa jadi kalau sudah kepepet banget. Soon maybe lah beralih jadi berlangganan,” kata Fredi.

Film 'Dua Garis Biru'. (dok. Starvision Plus)Film ‘Dua Garis Biru’ tersedia di layanan streaming. (dok. Starvision Plus)

Masalah Mental

Sementara itu, Produser Starvision yang juga Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez periode 2017-2020 menilai permasalahan masih ada akses ke layanan ilegal yang masih membayangi bukan hanya soal ingin menyaksikan film atau serial, apalagi masalah uang.

“Streaming pun tidak semua bayar, kan ada juga yang gratis. Itu sebetulnya tinggal masalah mental aja, jangan dinyalakan bajakan itu. Jadi tidak ada alasan masyarakat tidak bisa mengakses tontonan,” kata Chand Parwez.

Chand Parwez mengingatkan situs streaming ilegal yang berisi konten bajakan bukan hanya berbahaya bagi pengguna, melainkan bisa menimbulkan efek kerusakan yang lebih besar terhadap industri perfilman, tempat bernaung dan mencari makan para insan dan kru film.

BERITA FILM LAINNYA
  • Protokol Syuting, Harapan Sineas Indonesia untuk ‘New Normal’
  • Syuting Virtual, Alternatif kala Cara Lama Terhadang Pandemi
  • Tertunda karena Corona, Avatar 2 Segera Lanjutkan Produksi

Chand Parwez menyebut layanan streaming merupakan pasar kedua perfilman setelah bioskop. Bahkan, ia mengakui sebuah rumah produksi bisa mengalami kerugian lebih dari 50 persen akibat pembajakan oleh streaming ilegal.

Dampak semakin memburuk kala pagebluk menyerang yang membuat bioskop lumpuh. Sederet distributor film dunia akhirnya memilih untuk langsung menayangkan film-filmnya ke layanan streaming daripada menunggu pandemi berakhir dan tayang di bioskop.

“Artinya streaming itu darah daging usaha ini. Apabila digerogoti lewat bajakan, bukan hanya insan perfilman tapi perekonomian kreatif juga dimatikan,” kata Chand Parwez.

Tak hanya itu, Chand Parwez menyebut kebiasaan menonton secara ilegal berarti memberikan pemasukan kepada pembajak yang pengelolaan dananya tak jelas yang kemudian membuat negara merugi karena dipastikan tak ada pajak yang bisa ditarik.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk mulai membiasakan diri menikmati film dan serial secara legal. Parwez juga berharap pemerintah bisa benar-benar tegas memberantas pembajakan film di Indonesia.

“Kalau pemerintah mau, kan bisa tahu aliran uangnya ke mana dan dengan mudah dihentikan. Bagaimana caranya jadi bangsa yang besar apabila tidak menghargai karya dan supremasi hukum tak berjalan dan tak membuat mental orang mengerti,” kata Parwez. (chri/end)

[Gambas:Video ]

Next Post

Lebaran bersama Virus Corona dari Timur Tengah sampai Asia

Jakarta, Indonesia — Hari Raya IdulFitri 1441 Hijriah yang dirayakan seluruh negara pada Minggu (24/5) dibayangi oleh pandemi virus corona yang masih menghantui dunia. Hingga H-1 Lebaran, lonjakan kasus virus corona masih terjadi di banyak negara, terutama negara-negara di Amerika Selatan yang kini menjadi episentrum baru Covid-19. Pandemi virus corona […]